TGR 2023 di Pemkab Rejang Lebong Masih Tersisa Rp810 Juta

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 31 Dec 2024 - 00:08

Jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong saat melaksanakan rapat beberapa waktu lalu.--arie/rb

Di antaranya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).

Masing-masing OPD ini memiliki masalah pengelolaan keuangan yang berbeda.

"Ada yang terkait dengan pembayaran belanja pegawai, perjalanan dinas, serta pemeliharaan jalan. Beberapa OPD masih perlu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terkait hal-hal tersebut," jelas Gusti.

Ditegaskan Gusti, penyelesaian TGR ini sangat penting, karena merupakan bagian dari upaya Pemkab Rejang Lebong untuk memastikan bahwa semua penggunaan anggaran daerah telah dipertanggungjawabkan dengan baik.

Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini berpotensi mempengaruhi citra Pemkab serta mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

Selain itu, dalam menghadapi sisa TGR yang masih ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong terus melakukan pemantauan intensif. Pihaknya juga terus mengirimkan surat-surat kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka.

"Kita terus monitoring, khususnya ke OPD-OPD yang masih ada sisa itu sampai ujung tahun ini," ujar Gusti.

Gusti juga menyampaikan bahwa sejauh ini, OPD-OPD terkait sudah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan TGR yang ada.

Bahkan, beberapa OPD sudah mulai melakukan pelunasan sisa kewajiban mereka meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pihak Inspektorat terus bekerja sama dengan masing-masing OPD untuk memastikan seluruh TGR tahun 2023 dapat terselesaikan tepat waktu.

tgr 2023 di pemkab rejang lebong masih tersisa rp810 juta                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong masih memiliki sisa tuntutan ganti rugi (tgr) tahun 2023 yang belum terselesaikan.
sampai dengan akhir tahun 2024, sisa tgr tersebut mencapai rp 810.450.390, yang merupakan bagian dari total tgr yang tercatat sebesar rp 4.000.057.800.
tgr ini berhubungan dengan sejumlah pengelolaan keuangan daerah yang belum dipertanggungjawabkan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (opd) di pemkab rejang lebong.
inspektur inspektorat daerah kabupaten rejang lebong, gusti maria, sh, mm, memberikan penjelasan terkait kondisi tgr yang masih tersisa hingga akhir tahun 2024.
baca juga:bentang alam seblat kian memprihatinkan
baca juga:harga cabai merah keriting rp 80 ribu per kilogram, harga melonjak menjelang tahun baru 2025
menurutnya, meskipun total tgr yang belum diselesaikan masih cukup besar, namun angka tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan jika dibandingkan dengan total yang harus diselesaikan sepanjang tahun 2023. 
"sisa tgr tahun 2023 itu masih ada sedikit lagi, dari total rp 4 miliar lebih, sampai dengan minggu ketiga desember ini tersisa sekitar rp 810 juta lagi," ujar gusti.
proses pelunasan tgr tahun 2023, diklaim gusti, telah berjalan cukup baik, dengan sebagian besar sudah berhasil diselesaikan.
menurutnya realisasi pembayaran tgr tahun 2023 hingga desember ini sudah mencapai rp 3.247.418.014.
baca juga:bupati: kades harus kreatif dan inovatif dalam mempercepat pembangunan desa
baca juga:dlhk bengkulu selatan siapkan bantuan bibit gratis untuk masyarakat
“dengan pencapaian ini, tingkat penyelesaian tgr di kabupaten rejang lebong pada tahun 2023 telah mencapai sekitar 81,18 persen, yang menunjukkan upaya maksimal dalam menuntaskan masalah tersebut,” beber gusti.
ia menjelaskan bahwa sisa tgr yang belum terselesaikan tersebar di beberapa opd di pemkab rejang lebong.
di antaranya adalah badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd), dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), serta dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman (dpuprpkp).
masing-masing opd ini memiliki masalah pengelolaan keuangan yang berbeda. 
baca juga:kasus pidana sepanjang 2024 menurun, narkoba jadi perhatian serius polres bengkulu selatan 
baca juga:pasar modal sepanjang 2024 tunjukkan tren positif, perdagangan bei tahun 2024 ditutup
"ada yang terkait dengan pembayaran belanja pegawai, perjalanan dinas, serta pemeliharaan jalan. beberapa opd masih perlu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terkait hal-hal tersebut," jelas gusti.
ditegaskan gusti, penyelesaian tgr ini sangat penting, karena merupakan bagian dari upaya pemkab rejang lebong untuk memastikan bahwa semua penggunaan anggaran daerah telah dipertanggungjawabkan dengan baik.
jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini berpotensi mempengaruhi citra pemkab serta mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan daerah ke depannya.
baca juga:iki desember 2024 ditopang ekspansi 19 subsektor
baca juga:simsalabim, rambah hutan mukomuko jadi perkebunan kelapa sawit 
selain itu, dalam menghadapi sisa tgr yang masih ada, inspektorat daerah kabupaten rejang lebong terus melakukan pemantauan intensif. pihaknya juga terus mengirimkan surat-surat kepada opd terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka. 
"kita terus monitoring, khususnya ke opd-opd yang masih ada sisa itu sampai ujung tahun ini," ujar gusti. 
gusti juga menyampaikan bahwa sejauh ini, opd-opd terkait sudah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan tgr yang ada.
bahkan, beberapa opd sudah mulai melakukan pelunasan sisa kewajiban mereka meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. oleh karena itu, pihak inspektorat terus bekerja sama dengan masing-masing opd untuk memastikan seluruh tgr tahun 2023 dapat terselesaikan tepat waktu.
baca juga:terlupakan, ptm kota bengkulu semakin sepi pengunjung
baca juga: setelah diresmikan, bus akap wajib beroperasi di terminal air sebakul
pemkab rejang lebong juga berharap agar sisa tgr yang belum selesai pada tahun 2023 dapat segera dilunasi dalam waktu dekat. 
penyelesaian ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
 “pengelolaan yang baik ini tentunya berhubungan langsung dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
lebih lanjut, sambung gusti, penyelesaian tgr yang belum terselesaikan ini, meskipun sudah mencakup lebih dari 80 persen, tetap membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
hal ini karena pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten rejang lebong.
jika pengelolaan keuangan daerah tidak ditangani dengan baik, maka akan berisiko terhadap kelancaran proyek pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan.
“dengan terus dilakukannya monitoring dan komunikasi yang baik antar opd dan inspektorat daerah, kita optimis bahwa seluruh tgr tahun 2023 akan dapat diselesaikan dengan tuntas sebelum akhir tahun 2024. harapannya, sisa tgr yang ada dapat segera terbayar dan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 1 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan